Pemerintah telah menyampaikan pembangunan prioritas terhadap 50 kota di Indonesia melalui Indonesia International Sustainability Forum (IISF). Sebagai upaya pemerataan ekonomi di Indonesia, Kementerian PU menyatakan bahwa pembangunan 50 kota tersebut terdiri dari kota metropolitan, usulan kota metropolitan, dan kota non-metropolitan yang berfokus pada spesialisasinya seperti kota industri, kota pariwisata, kota pendidikan, kota perdagangan, dan kota kecil khusus. Pembangunan prioritas ini akan dilaksanakan di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Banda, Morotai, dan Papua, dengan sejumlah kota yang termasuk di antaranya seperti Jakarta, Palembang, Pekanbaru, Yogyakarta, Balige, Morotai, dan lain sebagainya.

Pada acara tersebut, perwakilan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan bahwa visi ini akan tercapai jika disertai dengan pembenahan transportasi publik. Sebanyak 34% (17 Kota) di antara 50 kota tersebut memang sudah mempunyai transportasi publik, namun penggunaannya belum cukup optimal. Selain dari sebagai penguatan konektivitas, Hal ini juga akan berdampak bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Sektor perekonomian akan berpengaruh secara signifikan yang ditandai dengan terciptanya pusat perekonomian baru di selain kota besar. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat yang meliputi mobilitas masyarakat dan mendukung sektor khusus seperti pekerja untuk kota industri dan wisatawan untuk kota pariwisata. 

Dalam sektor sosial, pembenahan ini akan berfungsi untuk mengatasi kemacetan di kota tersebut. Selain itu, transportasi publik yang memiliki inklusivitas yang tinggi akan meningkatkan mobilitas dari berbagai golongan masyarakat tanpa memandang status perekonomiannya. Meskipun begitu, biaya transportasi publik juga harus diperhatikan dalam pembenahannya.

Penggunaan transportasi publik sebagai transportasi utama dalam suatu perkotaan juga akan mengurangi carbon footprint di daerah tersebut. Transportasi yang berbasis listrik dengan kategori rendah emisi juga dapat menjadi salah satu opsi untuk transisi energi yang lebih bersih. 

Pembenahan ini juga akan berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan properti dari kota-kota tersebut. Sistem transportasi publik yang memadai akan meningkatkan aksesibilitas dari suatu properti dan menarik investor untuk mengembangkan bisnis di sekitar pemberhentian transportasi publik. Konsep pembangunan ini disebut juga pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD). 

Menurut Knight Frank, pembangunan properti di kawasan TOD dapat meningkatkan harga apartemen hingga 7-8% dari apartemen pada umumnya. Selain itu, kawasan ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor properti komersial, seperti yang terjadi di Blok M, kawasan komersial yang saat ini telah terintegrasi dengan beberapa moda transportasi, seperti BRT, MRT, dan Non-BRT. 

Dengan demikian, pembangunan prioritas terhadap 50 kota tersebut diharapkan juga mampu memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan sektor properti di kota-kota tersebut, dan wilayah sekitarnya.

Penulis : Jovan Rafkhansa

Sumber:

https://kfmap.asia/blog/fenomena-pertumbuhan-area-komersial-di-kawasan-tod/3588 

https://kfmap.asia/blog/pengembangan-transportasi-publik-dan-dampaknya-dalam-pengembangan-kota/2717

https://finance.detik.com/

https://www.kompas.com/