Membangun Kota Baru di Indonesia: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Tak dapat dipungkiri bahwa pengembangan kota-kota baru di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek, didominasi oleh pengembang swasta. Berbagai proyek kota baru seperti BSD City, Sentul City, hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) seluruhnya sukses dikembangkan oleh pengembang swasta. Lalu, apa yang membuat pengembang swasta begitu dominan dalam pengembangan kota-kota baru tersebut?

Munculnya fenomena ini ternyata sudah bermula sejak zaman Orde Baru. Kala itu, Jakarta mulai mengalami pertumbuhan populasi yang pesat, sehingga diperlukan kota satelit untuk mengakomodir kebutuhan permukiman. Di satu sisi, pemerintah kita tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengembangkan sebuah kota baru yang modern. 

Dalam kondisi tersebut, sektor swasta mengambil kesempatan dan menjadikannya sebuah model bisnis komersial. Bumi Serpong Damai atau BSD City merupakan pionir dari pengembangan kota baru oleh swasta di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, model kota baru seperti BSD City ini berkembang pesat dan menjawab kebutuhan masyarakat. 

Menilik kondisi saat ini, pengembangan kota baru di Indonesia semakin menunjukkan pola kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Pemerintah memegang peran utama sebagai regulator, yaitu penyusun rencana tata ruang, pemberian izin, dan penyediaan infrastruktur skala besar. Di sisi lain, pengembang swasta berperan sebagai eksekutor utama di lapangan, mulai dari pembebasan lahan, pembangunan, hingga pengelolaan kota baru.

Bagi masyarakat umum, fenomena pengembangan kota baru ini memberikan beberapa perspektif. Di satu sisi, masyarakat bisa mendapatkan kawasan hunian yang lebih tertata dan lebih modern. Namun, model kota baru seperti ini mayoritas menargetkan masyarakat berpenghasilan menengah hingga atas sebagai pangsa pasarnya. Hal ini dapat berimplikasi pada segregasi sosial dan kesenjangan wilayah.

Melihat dari sudut pandang investor, pengembangan kota baru oleh swasta justru bisa menjadi peluang prospektif. Faktor kebutuhan masyarakat akan kota berkelanjutan dan urbanisasi yang pesat dapat mendukung investasi di kota baru. Meski demikian, investasi properti di kota baru juga memerlukan pertimbangan yang menyeluruh dan mempertimbangkan risiko kegagalan yang mungkin bergulir.

Pada akhirnya, pembangunan kota baru di Indonesia perlu kerjasama seluruh pihak Pemerintah memegang peran kunci dalam perencanaan nasional dan perizinan, sedangkan pengembang swasta unggul dalam pembiayaan dan pelaksanaan teknis. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik dan seimbang antara Pemerintah dan swasta diperlukan agar pengembangan kota di Indonesia bisa inklusif dan berkelanjutan.

Penulis : Grace Olivia

Sumber :

https://pkp.go.id/

https://www.kompas.id/

https://web2-bschool.nus.edu.sg/