Kualitas Udara Jakarta dan Peluang Peremajaan Gedung di Tengah Isu Asap Karhutla

Bagi pemilik dan pengelola gedung di Jakarta, kualitas udara luar ruang kini tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan variabel operasional bangunan. Pada 16 Oktober 2026, BMKG mendeteksi sebaran asap karhutla dari Kalimantan dan Sumatra di atmosfer Jakarta melalui citra satelit Himawari-9.

Temuan ini muncul di tengah karhutla nasional yang menurut Kementerian Kehutanan mencapai 107.465 ha pada bulan Januari hingga Juni 2026. Meski demikian, BMKG menegaskan citra satelit belum menggambarkan konsentrasi polutan di permukaan.

DLH DKI Jakarta juga menyatakan pemodelan arah angin hingga tanggal 14 Oktober belum menunjukkan asap karhutla terbawa ke Jakarta, sehingga kontribusinya terhadap kualitas udara Jakarta belum dapat dipastikan.

Pada siang 16 Oktober, PM2.5 di Kemayoran tercatat 67,5 µg/m³ atau masuk kategori tidak sehat. Pemprov DKI Jakarta merespons hal ini dengan menyiagakan 31 rumah sakit daerah, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu, sembari menyiapkan sistem peringatan dini kualitas udara bersama BMKG.

Imbauan BMKG agar warga menutup pintu dan jendela serta menggunakan penyaring udara pada dasarnya memindahkan perlindungan ke dalam bangunan. Di perkantoran, apartemen, maupun pusat perbelanjaan, tingkat paparan penghuni ditentukan oleh sistem ventilasi, efektivitas filtrasi udara, dan kemampuan pengelola gedung memantau kualitas udara dalam ruang.

Ketika konsentrasi PM2.5 di luar tinggi, pengelola perlu menyesuaikan asupan udara segar dan jadwal penggantian filter, sehingga kondisi udara luar ruang ikut memengaruhi rencana operasional dan pemeliharaan gedung.

CBD Jakarta, sebagai wilayah dengan konsentrasi gedung tinggi, juga perlu melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap polusi udara dan isu asap karhutla, sebagai upaya menjaga penghuni gedung dan masyarakat luas tetap dapat beraktivitas dalam lingkungan hidup yang sehat. 

Sesuai data dari Knight Frank Indonesia, dari sisi permintaan, pasar perkantoran CBD Jakarta sudah menunjukkan preferensi terhadap bangunan berstandar lingkungan hidup. Knight Frank Indonesia pada semester I 2026 mencatat tingkat hunian gedung perkantoran hijau mencapai 83,4%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pasar sebesar 80%.

Angka tersebut tidak semata-mata mencerminkan respons terhadap polusi udara, melainkan menunjukkan bahwa kualitas dan operasional bangunan perkantoran menjadi salah satu pertimbangan penyewa, sebagai bentuk perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan filtrasi, pemantauan kualitas udara dalam ruang secara real-time, dan keterbukaan data kepada penyewa merupakan langkah yang relatif terukur, terutama menjelang musim kemarau berikutnya ketika asap lintas wilayah dan emisi lokal berpotensi muncul bersamaan.

Penulis: Junilla Tristanti

Sumber:

https://kfmap.asia/research/jakarta-cbd-office-market-overview-1h-2026/5283

https://rctiplus.com/

https://www.metrotvnews.com/

https://bernama.com/

https://www.inews.id/

https://mongabay.co.id/

https://www.detik.com/